Kampar, (www.ranahnasional.com) - Sebagai bentuk penanganan dampak Implikasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu bulan yang lalu Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai bentuk bantuan.
Salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalaui Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM secara simbolis menyalurkan Bantuan lansung Tunai kepada KPM Disabilitas dan Korban Kebakaran di Aula Kantor Camat Tapung sejumlah 383 Penerima, Rabu (09/11/2022).
Dalam arahannya, Kamsol menyampaikan bahwa walaupun Bantuan yang diberikan saat ini kepada Masyarakat Miskin khususnya yang menderita Disabilitas, tak seimbang yang diterima Namun kita berharap Semoga ini bisa bermamfaat, ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah kepada Masyarakat dan Jangan dilihat dari nilai akan tetapi rasakan kepedulian Pemerintah, Ucap Kamsol
Selanjutnya dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Masyarakat, Kamsol menyarankan untuk mencari usaha potensial, Memulai dari pekarangan rumah atau yang disebut dengan program Optimalisasi Cara Untuk Meningkatkan Mandiri Pangan (Ocu Mapan).
" Setiap orang pasti memiliki kelebihan masing - masing, lihat kelebihan setiap orang dan jangan lihat kekurangannya Lihat apa yang bisa didorong dalam Peningkatan Ekonomi khususnya Bidang Pertanian kerja sama dengan BUMDes.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Drs. Muhammad, M.Si menjelaskanan bahwa Pemda Kampar dalam hal ini telah menganggarkan sebanyak 2000 untuk penerima BLT-BBM, Dimana sebelumnya BLT dampak Kenaikan BBM ini telah di Launching di Lima Kecamatan, yakni Kecamatan Kuok, Bangkinang, Salo, Bangkinang Kota dan Kecamatan Kampar.
Untuk diketahui, dimana dampak dari Kenaikan BBM ini adalah rendahnya daya beli Masyarakat, untuk itu Pemda Kampar mengalokasikan anggaran untuk bantalan Dalam bantuan ini, kita pilih sasarannya para Penyandang Disabilitas dan Korban Bencana Kebakaran, Jelas Muhammad
Lanjut Muhammad, Bahwa Penerima Uang sebesar Rp 150/Bulan selama 2 Bulan serta kemungkinan termasuk untuk bulan Desember 2022 nanti, hal ini juga dilihat dari Kemampuan Keuangan Daerah sendiri. ****
(Diskominfo/Mzk)
COMMENTS