Pekanbaru, (www.ranahnasional.com) - Melihat Aspek Lingkungan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals, Setelah berakhirnya agenda pembangunan dunia yang dikenal sebagai Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Negara-negara anggota PBB menyepakati agenda pembangunan baru dalam dokumen bertajuk Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Dokumen ini kemudian dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs berlaku mulai tahun 2016 dan diharapakan akan tercapai sepenuhnya pada tahun 2030.
Pada masa lalu berbagai program dan rencana pembangunan seringkali mengabaikan aspek lingkungan demi mengejar pertumbuhan.
Aspek lingkungan terpinggirkan demi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri dan infrastruktur pendukungnya.
Namun dalam SDGs hal ini tidak terjadi lagi, Perlindungan lingkungan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai selaras dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan.
Dari 17 tujuan SDGs, terdapat tiga tujuan yang terkait langsung dengan aspek lingkungan yaitu tujuan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian penanganan perubahan iklim adalah jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.
Pada kurun 2016 hingga 2019 jumlah emisi GRK Indonesia berturut - turut sebesar 1.336, 1.354, 1.617 dan 1.866 metrik ton CO2 – equivalent.
Data tersebut menunjukkan jumlah emisi GRK dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan emisi GRK menyebabkan peningkatan konsentrasi GRK pada atmosfer yang memerangkap panas sehingga terjadi pemanasan global (global warming).
Perubahan iklim terjadi karena aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami.
Deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil mendorong naiknya konsentrasi gas rumah kaca yang berandil pada pemanasan global dan Dampak dari perubahan iklim diantaranya adanya tren kenaikan suhu yang memicu naiknya permukaan air laut.
Selanjutnya, SDGs yang terkait dengan lingkungan yaitu tujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Indonesia mengalami peningkatan capaian pada tujuan SDGs ini, yang terlihat pada beberapa indikator, antara lain penurunan jumlah sampah yang terbuang ke laut.
Pada tahun 2019 jumlah sampah yang terbuang ke laut sebesar 2.964,68 GR/M2 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.772,70 GR/M2 atau terjadi penurunan sebesar 40,2 %, Indikator lain yaitu luas kawasan konservasi perairan laut juga meningkat selama kurun 2015 hingga 2019 berturut - turut sebesar 17,3, 17,98, 19,15, 20,87, 23,14 dan 24,11 Hektar.
Terakhir, tujuan SDGs terkait lingkungan yaitu tujuannya melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan SDGs ini antara lain proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan, Selama periode 2015 - 2019 proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan selalu mengalami penurunan, dari 50,78% pada tahun 2015 menjadi 50,45%, 50,18%, dan 49,8% pada tahun 2016-2018, dan kembali meningkat menjadi 50,10% pada tahun 2019.
Indikator lain yang digunakan yaitu luas kawasan bernilai konservasi tinggi Luas kawasan bernilai konservasi tinggi atau high conservation value tahun 2020 meningkat menjadi 33.712.225,12 hektar dari 28.130.662,19 hektar pada tahun 2019. Indikator penting lainnya dalam menilai capaian tujuan SDGs ini adalah proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan, Proporsi lahan yang terdegradasi pada tahun 2019 sebesar 7,46%.
Perubahan iklim dan kerusakan ekosistem baik lautan maupun daratan merupakan ancaman nyata bagi Indonesia dan berpotensi menjadi salah satu yang paling terdampak. Perubahan iklim dan kerusakan ekosistem meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 0,66-3,45% dari PDB.
Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim muncul dari risiko kelangkaan air, yang diikuti meningkatnya risiko banjir dan kekeringan parah.
Sementara, kerugian ekonomi karena kerusakan ekosistem lautan dan daratan karena naiknya suhu permukaan laut yang mematikan terumbu karang, rumput laut, dan mangrove serta akibat kebakaran hutan yang merusak ekosistem, dan perubahan biomassa dan keanekaragaman hayati.
Kerugian ekonomi selanjutnya timbul karena menurunnya kualitas kesehatan dan risiko kelangkaan pangan.
Indonesia masih sangat bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis ekstrasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Eksploitasi dan pemanfaatan secara tidak terkendali sumber daya alam akan menggerus dan mendegradasi sumber daya yang tidak terbarukan, seperti air, hutan, mineral, keanekaragaman hayati dan ekologi kelautan.
Untuk mencapai tujuan SDGs sekaligus memitigasi perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, diperlukan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi hijau diimplementasikan melalui strategi pembangunan rendah karbon, antara lain dalam bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, revitalisasi industri, serta transisi energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT).
Transisi menuju ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan selaras dengan harapan mencapai tujuan SDGs tahun 2030 serta Visi Indonesia Maju 2045 Referensi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok - pokok Kebijakan Fiskal, BKF. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021 - 2024, Bappenas. Indikator TPB Indonesia 2021, BPS.*
Sumber : Amir
COMMENTS